Soroti Dampak Meluas Banjir dan Longsor di Sumatera, Anies Baswedan Dorong Status Bencana Nasional

FaktaRakyatNews — Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera kembali mendapat sorotan. Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menilai skala kerusakan dan dampak sosial yang ditimbulkan sudah selayaknya ditangani dengan pendekatan nasional. Ia mendorong pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional guna mempercepat penanganan di lapangan.

| Berita Terbaru : 

https://www.faktarakyat.online/2025/12/hasil-pemeriksaan-sopir-mobil-mbg-yang.html

Pandangan tersebut disampaikan Anies melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram resminya, @aniesbaswedan, pada Jumat (12/12/2025). Dalam video itu, Anies menekankan bahwa penetapan status bencana nasional akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah pusat dalam mengerahkan seluruh sumber daya yang dibutuhkan.

Menurut Anies, bencana yang terjadi tidak hanya berdampak pada satu daerah, melainkan meluas ke berbagai provinsi dan kabupaten di Sumatera. Kondisi tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur yang signifikan, mulai dari jalan penghubung antarwilayah, jembatan, hingga fasilitas publik yang menjadi penopang aktivitas masyarakat.

“Ketika dampaknya sudah meluas dan melumpuhkan akses utama, maka penanganannya tidak bisa lagi bersifat parsial. Negara perlu hadir dengan skema nasional,” ujar Anies.

Ia menjelaskan, status bencana nasional memungkinkan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran secara lebih fleksibel dan cepat. Selain itu, pengerahan alat berat untuk membuka akses jalan yang terputus dapat dilakukan tanpa kendala administratif yang berlarut-larut. Dukungan personel TNI dan Polri juga dapat dimobilisasi secara lebih terkoordinasi.

Anies menambahkan, terbukanya kembali akses jalan merupakan kunci utama dalam proses pemulihan. Dengan akses yang pulih, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta evakuasi warga terdampak dapat berjalan lebih efektif.

“Jika jalan terputus terlalu lama, penderitaan warga akan semakin panjang. Alat berat dan personel harus segera masuk ke titik-titik krusial,” katanya.

Pernyataan Anies tersebut disampaikan usai dirinya melakukan kunjungan langsung ke sejumlah wilayah terdampak, di antaranya Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh dan Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara. Dalam kunjungan itu, Anies menyaksikan langsung kondisi warga yang masih bertahan di tengah keterbatasan pascabencana.

Ia melihat banyak rumah warga mengalami kerusakan berat, aktivitas ekonomi terhenti, serta fasilitas umum belum sepenuhnya berfungsi. Situasi ini, menurut Anies, menunjukkan bahwa penanganan darurat harus segera diikuti dengan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana.

Lebih jauh, Anies menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam setiap kebijakan penanganan bencana. Ia mengingatkan bahwa di balik angka-angka kerusakan, terdapat kehidupan masyarakat yang harus segera dipulihkan.

“Bencana tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat. Kebijakan harus berpihak pada keselamatan dan martabat warga,” tuturnya.

Di sisi lain, Anies juga mengapresiasi keterlibatan berbagai elemen masyarakat yang bergerak membantu korban bencana. Relawan, organisasi kemanusiaan, dan komunitas lokal dinilai telah menunjukkan solidaritas yang kuat di tengah keterbatasan.

Menurutnya, peran aktif masyarakat perlu diimbangi dengan dukungan kebijakan negara yang kuat dan terarah. Dengan demikian, upaya pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan merata.

Hingga kini, banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera masih menyisakan persoalan serius, terutama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan. Kebutuhan akan bantuan dasar, layanan kesehatan, serta pemulihan ekonomi masih menjadi tantangan utama.

Dorongan Anies Baswedan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional diharapkan dapat membuka jalan bagi penanganan yang lebih menyeluruh. Dengan koordinasi nasional yang kuat, proses pemulihan di wilayah terdampak diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Rekomendasi Untuk Anda